Review Jurnal 1
|
Judul penelitian
|
REPOSISI
FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN,
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
|
|
Penulis
|
Lintang Venusita
|
|
Nama jurnal
|
Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2,
Nomor 2, Juni 2013, hlm. 67-75
|
|
Tahun terbit
|
2013
|
|
Latar Belakang Penelitian
|
Perkembangan
paradigma dan orientasi pembangunan kearah kemandirian suatu daerah menuntut
daerah tersebut melakukan percepatan pertumbuhan pembangunan. Hal ini sejalan
dengan diberlakukannya otonomi daerah sehingga menuntut masing-masing daerah
untuk mempersiapkan segala potensi, kemampuan dan infrastruktur daerah untuk
mencapai keberhasilan otonomi daerah. Tidak hanya otonomi daerah yang
dituntut kepada para pimpinan daerah melainkan juga dibangunnya suatu sistem
pemerintahan daerah yang berbasis good
governance. Namun tidak semua pelaku bisnis baik perusahaan yang
berskala kecil maupun besar telah berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi
kerakyatan. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang mewajibkan para
pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap keikutsertaan pengembangan
ekonomi kerakyatan. Terdapat beberapa perusahaan yang peduli terhadap
eksistensi ekonomi kerakyatan, diantaranya lembaga perbankan baik milik
pemerintah maupun swasta seperti Bank Rakyat Indonesia yang membentuk BRI
Kredit Mikro, Bank Mandiri Kredit Mikro dan Bank Danamon Mikro. Lembaga
keuangan bank tersebut telah menyalurkan sejumlah bantuan permodalan kepada
para pelaku ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan ketersediaan jaminan yang
dimiliki oleh pengusaha kecil. Bentuk kemitraan ini masih sebatas pemberian
modal semata namun masih belum nampak adanya pembinaan dan pemberian
ketrampilan dan keahlian agar para pelaku ekonomi kerakyatan dapat lebih
mendiri lagi dalam menjalankan usahanya. Bahkan terjadi kecenderungan dalam
pemberian pinjaman modal hanya sebatas bantuan financial yang berlangsung
dalam jangka pendek semacam suntikan dana. Padahal pelaku ekonomi kerakyatan
tidak hanya memerlukan kucuran dana segar dalam jangka pendek melainkan pula
pembinaan terhadap eksistensi ekonomi kerakyatan yang bukan hanya menjadi
tugas dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini dinas perdagangan dan
perindustrian melainkan dari seluruh komponen pelaku bisnis.
|
|
Metode
|
Pemberdayaan
ekonomi rakyat perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional,
sehingga para pelaku ekonomi rakyat (pengusaha kecil, menengah dan koperasi)
dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional, terutama dengan
pengalaman masa krisis yang terjadi saat ini. Berdasarkan perspektif
tersebut, titik berat berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan terletak
pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan dan daerah pinggiran perkotaan
sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek
pembangunan bangsa ini, dimanamereka berusaha sebagai petani, nelayan,
pedagang maupun pengusaha home industry. Pemberdayaan ekonomi rakyat
yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang
dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri
pengolahan serta pedagang kecil yang sering disebut kaki lima di sektor
perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain
keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan akses modal dan sumber-sumber
pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari. Dengan demikian, perlu
dikembangkan kemampuan profesionalisme pelaku usaha pada sektor usaha kecil
tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan
usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mewujudkan
peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi
kerakyatan.
|
|
Hasil
|
Upaya
mereposisi fungsi lembaga keuangan bank dan non bank untuk memberdayakan
ekonomi
kerakyatan
yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha kecil atau mikro dalam konteks
pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan harus diarahkan pada upaya untuk
memajukan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan
masyarakat. Dalam konteks itu berarti pembangunan tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan
kemampuan manusia dalam melestarikan pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan
ekonomi kerakyatan yang melibatkan peran serta lembaga keuangan bank dan non
bank mikro akan lebih mengakomodir kepentingan pelaku usaha mikro yang
kesulitan permodalan dan kemampuan untuk eksis di era persaingan bisnis saat
ini. Bagi usaha mikro yang mempunyai keterbatasan jaminan untuk mendapatkan
bantuan modal hendaknya tetap mendapat perhatian yang serius, selagi usaha
mikro mempunyai kemampuan untuk mengembalikan modal pinjaman dan mampu
mengembangkan usaha lebih pesat lagi, maka bantuan permodalan dapat diberikan
kepada usaha mikro tersebut. Selain bantuan permodalan, yang lebih penting
lagi tambahan bantuan ketrampilan dan peningkatan kemampuan untuk bisa
menjalankan bisnis dan usahanya lebih professional lagi seperti pengetahuan
tentang kualitas produk dan pengetahuan pemasaran poduk maupun jasa.
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
dapat dilakukan sebagai wujud dari penurunan angka kemiskinan dengan
memberikan bantuan modal, dan bekal ketrampilan serta penguasaan tehnologi
yang murah namun berkualitas.
|
Review Jurnal 2
|
Judul penelitian
|
Kinerja
Keuangan Sebagai Pemediasi Pengaruh Intensitas Resarch and Development dan
Aset Tidak Berwujud Pada Nilai Perusahaan
|
|
Penulis
|
A Prawira Kurniawan dan I Made Mertha
|
|
Nama jurnal
|
E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana Vol 14.1. Januari (2016)
|
|
Tahun terbit
|
2016 (Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)
|
|
Latar Belakang Penelitian
|
Nilai
perusahaan (value of the firm) tercermin dari nilai saham perusahaan yang
beredar. Semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan dan kemakmuran
pemegang saham juga akan meningkat. Dilakukannya R&Dbertujuan untuk
menciptakan suatu produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada agar
bisa menarik para konsumen sehingga adanya peningkatan jumlah konsumen dan
konsumen menjadi loyal terhadap perusahaan dan nantinya akan berdampak pada
peningkatan pendapatan bagi perusahaan. Apabila perusahaan mampu memanfaatkan
komponen aset tidak berwujud dengan baik, maka kinerja perusahaan akan
meningkat dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai buku dari
aset tidak berwujud lebih kecil dibandingkan nilai pasarnya, hal ini
disebabkan oleh adanya konservatisme akuntansi dan dengan demikian dapat
menurunkan relevansi nilai dari informasi akuntansi. Pengukuran, perlakuan,
dan penyajian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan yang tidak sesuai
dengan definisinya menyebabkan munculnya nilai tersembunyi atau unexplained
value. Penyebab lainnya adalah ketidakkonsistenan standar terkait perlakukan
aset tidak berwujud baik yang berasal dari kombinasi bisnis maupun yang
dihasilkan secara internal.
|
|
Metode
|
Pada
Perusahaan Manufaktur . Penelitian ini menggunakan variabel pemediasi return
on asset karena return on asset mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Apabila perusahaan mampu
memanfaatkan komponen aset tidak berwujud dengan baik, maka kinerja
perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
|
|
Hasil
|
Intensitas
R&D dan INTAVberpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan dan
kinerja perusahaan, kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan
pada nilai perusahaan, kinerja perusahaan tidak memediasi hubungan antara
intensitas R&D dan INTAV terhadap nilai perusahaan.
|
Sumber :
